Bogor, 5 Agustus 2024 – mcbrnews
Herman Koto, selaku Humas Aliansi Insan Pers Bogor Raya (AIPBR) Kabupaten Bogor, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kasus yang mengguncang dunia pendidikan di Kabupaten Bogor. Kasus tersebut menyangkut pemerasan oleh seorang oknum KPK gadungan terhadap pegawai Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, di mana para PNS yang terlibat tetap bebas tanpa proses hukum.
Dalam pernyataannya, Humas AIPBR menyatakan bahwa kejadian ini merupakan ironi besar dalam penegakan hukum. “Bagaimana mungkin seorang oknum KPK gadungan dapat melakukan pemerasan terhadap pegawai Disdik tanpa ada sanksi hukum terhadap oknum pegawai Disdik, dan lebih mengejutkan lagi, para PNS yang terlibat justru tidak diproses hukum,” tegas Herman Koto.
Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa oknum KPK gadungan tersebut sedang menjalani proses hukum. Namun, berbeda dengan pegawai Disdik yang diduga turut serta dalam skandal pemerasan tersebut, mereka tetap bebas dari konsekuensi hukum apa pun, meskipun diduga kuat terlibat.
Kasus ini menimbulkan banyak tanda tanya terkait penegakan hukum di Indonesia. Herman Koto menambahkan, “Darimana asal uang yang digunakan untuk pemerasan oleh oknum KPK gadungan tersebut? Apakah ada aliran dana gelap yang melibatkan pegawai Disdik? KPK seharusnya menelusuri lebih dalam kasus ini untuk mengungkap kebenarannya.”
Ketidakberdayaan KPK dalam menghadapi kasus ini menimbulkan kecurigaan akan adanya ketidakberesan dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum. Apakah KPK terlalu lembek atau ada faktor lain yang menyebabkan kasus ini tidak ditangani dengan serius?
Aliansi Insan Pers Bogor Raya (AIPBR) Kabupaten Bogor mendesak KPK untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus ini. Mereka menekankan bahwa tanpa penegakan hukum yang tegas dan adil, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan penegakan hukum akan terus menurun. “Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa korupsi dan penyalahgunaan wewenang tidak boleh ditoleransi. Kita harus berani berdiri melawan ketidakadilan dan memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas Herman koto.
Koto menambahkan, kasus ini mengingatkan pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap institusi pemerintahan. Pegawai Disdik yang diduga terlibat dalam skandal ini tetap bebas tanpa ada konsekuensi hukum, menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas mereka. Mengapa KPK seolah-olah tidak mampu atau tidak mau mengusut tuntas kasus ini? Apakah ada intervensi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu?
Kejadian ini menjadi sorotan media dan masyarakat Kabupaten Bogor, mengingat pentingnya dunia pendidikan dan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan. Ketidakjelasan penanganan kasus ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap KPK dan institusi pemerintahan lainnya. Diharapkan dengan adanya desakan dari AIPBR dan perhatian publik, kasus ini bisa segera terungkap dengan tuntas, dan para pelaku yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal, pungkasnya.