MCBRNews com-
Bogor Kab-Warga penerima bansos Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) di Desa Banyuwangi, Kec.Cigudeg, Kabupaten Bogor terpaksa menelan kekecewaan terhadap aparat Staf desa, pasalnya Diduga hak Kelurga Penerima Manfaat (KPM ) penerima BPNT terkena pemotongan melalui kartu PKH yang semestinya, berdasarkan ketentuan diduga menyalahi aturan Kemensos.( Jumat,24 Feb-2022 ).
Hal ini diungkapkan narasumber (KPM) Dirinya pada saat mendapatkan bansos BPNT, harus membeli beras dari kantor desa setempat.Namun, kata dia, hal ini seperti dipaksakan dan harus, karna jika tidak membeli beras melalui desa, namanya akan dicoret dari data penerima bansos.
“mau tidak mau harus beli beras di desa, kalau tidak akan dicoret dari daftar penerima bansos,” katanya.
Menurut keterangan KPM, warga di paksa membeli beras oleh pihak desa, sebanyak tiga (3) karung yang isi 10 kilo, dengan harga Rp. 350 ribu, sisanya warga diberikan uang hanya sebesar 250 ribu saja.
“belinya hanya beras saja tiga karung, memang tidak ada pungutan, tapi kalau begini sama saja desa usaha,” kata sumber (kpm).
Menurut warga KPM pihak desa mengambil keuntungan dari harga beras per-leternya, yaitu sekitar 3000 rupiah. “jika dikalkulasikan untung dari yang diambil, Rp. 3000 x 30 liter x 239 kpm = Rp. 26,370.000, kan lumayan jumlah untungnya.
“Yang bilang akan dicoret kalau tidak beli beras di desa itu sekdes, dan staff nya juga,” ungkap dia.
Menurut Sekretaris desa Banyuwangi saat dikonfirmasi Wartawan, dia mengaku pihaknya tidak pernah mengancam warga penerima bantuan, atau namanya akan dicoret jika tidak menuruti pemdes.
“Saya tidak pernah mengintimidasi warga setelah mendapat pencairan dari Pos untuk dana BPNT, semuanya kewenangan ada di Dinas Sosial dan pusat. Dan saya juga tak pernah ancam nama warga untuk dicoret,” kata Dadang menjawab. pertanyaan wawancara wartawan.
Sedangkan Sopy sebagai Ketua PKH menampik jika pihaknya dituding ikut bermain dalam memberikan kartu PKH
“Kami hanya bagikan kartu PKH kepada warga penerimanya, selebihnya tidak tahu persis terkait adanya Indikasi pemotongan,” kata sopy ketua PKH mejelaskan melalui via WhatsApp kepada Wartawan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Sosial belum dapat memberikan keterangan terkait adanya dugaan pemotongan bantuan dana BPNT di desa Banyuwangi.( Red )